PENGGAGAS

   RDN SULTAN PATRA

KUSUMAHVIII

_______________________     

REFERENSI TENTANG GAGASAN MENGENAI KEISTIMEWAAN   WILAYAH PARAHIYANGAN SEBAGAI WILAYAH YANG LAYAK

MENJADI DAERAH OTONOMI BARU

“PROPINSI PARAHIYANG”

Salam Hormat Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Dan Penuh Kejoeangan,

Adapun pentingnya referensi ini saya publikasikan atau dalam penyapaianya  yaitu berkaitan pula dengan dasar ideologi negara Republik Indonesia adalah sebagai pegangan dan pedoman penyelenggara negara dan rakyat Indonesia dalam menyelesaikan/memecahkan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju.

Pertama tama mengenai wilayah priangan timur dengan penjelasan dan aspek aspek yang begitu penting untuk mendapatkan respon positif terhadap beberapa hal yang menjadi bahan dukungan,untuk bahan pengkajian bagi siapapun tentang dasar dasar yang begitu jelas memiliki kelayakan uji kompetensi dasar maupun bidang,terkait wilayah yang akan saya jelaskan sebagaian saja dan yang menjadi gagasan penting untuk tujuan selanjutnya,lima wilayah kota maupun kabupaten di wilayah priangan timur yang sebelumnya bernama wilayah PARAHIYANGAN adalah kota tasikmalaya,kabupaten tasikmalaya,kota banjar,kabupaten ciamis dan kabupaten pangandaran,beberapa kesimpulan dalam gagasan saya menginginkan adanya upaya juga tindakan yang serius juga kongkrit dalam pertimbangan.

Mengenai Keistimewaan Dan Kelayakannya Menjadi Sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) Yang Patut Menjadi Pertimbangan Bagi Para Tokoh Dan Para Penyelenggara Negara Sebagaimana Di Atur Dalam UUD 1945 Tentang Hak Dan Kewajiban Kita Sebagai Warga Negara Indonesia Untuk Berserikat,Berkumpul Dan Berorganisasi Dalam Upaya Menuangkan Aspirasi Juga Dalam Kontek Membantu  Upaya Pemerintah Dalam Setiap Peraturan Dan Perundang Undangan Yang Berlaku Agar Bisa Di Akses Juga Dimanfaatkan sehingga Upaya Pemerintah Tersebut Bisa Terlaksana Sesuai Dari Apa Yang Direncanakan Dan Dapat Menghasilkan Kinerja Yang Baik Dan Sempurna Baik Dalam Sistem Pemberdayaan Maupun Sistem Lain Yang Bersifat Positif .

Sehingga Perlu adanya Dukungan Moral Dari Segala Bentuk Kalangan Maupun Asfirasi Sebagai Bahan Dasar Terhadap Konsep Dan Pelaksanaanya .

Yang menjadi penguat juga tentang referensi ini adalah tentang tuntutan adanya persamaan  ideologi kita,sebagaimana dalam   UUD 1945 begitu jelas dalam setiap garis mupun alinea,sebagaimana tercantum.

Ideologi negara Republik Indonesia yang tercermin tentang ideologi perjuangan, yaitu jiwa dan semangat perjuangan bangsa untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Dalam Alinea I Pembukaan UUD 1945 terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan (Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan); Alinea II mengandung cita-cita bangsa Indonesia (Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur); Alinea III memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya (Kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa); Alinea IV memuat tugas negara/tujuan nasional, penyusunan undang-undang dasar, bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat, dan dasar negara Pancasila.

Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijiwai Pancasila dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945. Ini berarti pokok-pokok pikiran adalah Pancasila yang kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal dari UUD 1945.

Juga pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945  memenuhi persyaratan sebagai suatu ideologi negara karena memuat ajaran, doktrin, teori, dan/atau ilmu tentang cita-cita (ide) bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk pelaksanaannya.

            Maka dalam kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan tentang sebuah gagasan atau wacana penting yang menjadi bahan untuk pertimbangan dan kajian bagi semua  kalangan yang peduli terhadap asas desentralisasi juga dalam rencana pemerintah termasuk penyelenggaraan negara terutama tentang konteks desentralisasi pemerintah 

mengenai pemekaran penghapusan dan penggabungan daerah,atau pemberian  kebebasan mengenai otonomi daerah yang seluas-luasnya,

            Adapun hal hal yang menyangkut apa yang saya inginkan tentang sebuah referensi  tiada lain adalah rasa keinginan saya untuk mewujudkan wilayah priangan timur